Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA ]]>
<![CDATA[Suwaryo, Utang]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.246 KB)
<![CDATA[Bagaimana memahami kembali eksistensi desa sebagai subyek dan obyek pembangunan, sehingga perubahan dan dinamika yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Ada enam model penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan yang dapat dilakukan secara paralel atau kombinasi sesuai dengan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Keenam model tersebut adalah: 1). Model desa murni adat, 2). Model desa administratif, 3). Model integrasi antara adat dan desa administratif, 4). Model dualisme adat dan desa, 5).Model kelurahan, 6).Model desa praja.]]>
<![CDATA[KORUPSI DI TINGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Rahman, Fathur]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (220.536 KB)
<![CDATA[Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisim kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.021 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.]]>
<![CDATA[ANTARA “OTONOMI†SULTAN DAN “KEPATUHAN†PADA PUSAT DI ERA REFORMASI: STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) ]]>
<![CDATA[Ratnawati, Tri]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.185 KB)
<![CDATA[Pada era Reformasi tuntutan akan demokratisasi bergerak hingga ke tingkat daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ini. Statusnya sebagai daerah istimewa memberinya sejumlah ?perlakuan? khusus, salah satunya mengenai kedudukan sultan. Tulisan ini mencoba menganalisa mengenai peran Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada era Reformasi.]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Kuswandi, Aos]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.059 KB)
<![CDATA[Desentralisasi politik (demokratik) sebagai konsep desentraliasi yang ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada kasus penyelenggaraan desentralisasi pendidikan yang paling utama adalah ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Kemampuan pemerintah daerah dalam komitmen anggaran APBD belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat sebagai indikator dari otonomi daerah menjadi penting diwujudkan dalam mencapai tujuan dari desentralisasi pendidikan.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PUBLIK DAN WELFARE STATE ]]>
<![CDATA[Rofieq, Ainur]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.073 KB)
<![CDATA[Political reforms that happened in Indonesia were not able to produce significant improvement, one in the public service sector. People do not receive the public services that are transparent, accountable, efficient and responsive. The result of the public services is not improved people?s welfare. This paper considers the characteristics of a form of public service that supports the establishment of the welfare state.]]>
<![CDATA[MENGEMBALIKAN OTONOMI UNTUK DESA ]]>
<![CDATA[Utang Suwaryo]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bagaimana memahami kembali eksistensi desa sebagai subyek dan obyek pembangunan, sehingga perubahan dan dinamika yang ada dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan zaman. Ada enam model penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan yang dapat dilakukan secara paralel atau kombinasi sesuai dengan kondisi lingkungan dimana mereka berada. Keenam model tersebut adalah: 1). Model desa murni adat, 2). Model desa administratif, 3). Model integrasi antara adat dan desa administratif, 4). Model dualisme adat dan desa, 5).Model kelurahan, 6).Model desa praja.]]>
<![CDATA[KORUPSI DI TINGKAT DESA ]]>
<![CDATA[Fathur Rahman]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisim kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.]]>
<![CDATA[MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Muhtar Haboddin]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.]]>
<![CDATA[ANTARA “OTONOMI” SULTAN DAN “KEPATUHAN” PADA PUSAT DI ERA REFORMASI: STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) ]]>
<![CDATA[Tri Ratnawati]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada era Reformasi tuntutan akan demokratisasi bergerak hingga ke tingkat daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan ini. Statusnya sebagai daerah istimewa memberinya sejumlah “perlakuan” khusus, salah satunya mengenai kedudukan sultan. Tulisan ini mencoba menganalisa mengenai peran Sultan Hamengku Buwono sebagai Raja Yogyakarta serta Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada era Reformasi.]]>
